Europe’s World – The only Europe-wide Ideas Community – Partner Posts.

Aktivis Golkar Abdul Razak Manan juga menegaskan bahwa ketidaktransparan parpol memang akhirnya berperan dalam perang kapital yang menyebabkan pragmatisme di dalam tubuh parpol. Khusus untuk Golkar, Razak mengatakan Munas akan menentukan hidup matinya Golkar jika transparansi keuangan lembaga dan individu tidak diperjuangkan bersama.

(more, click KOMPAS.Com – Keuangan Partai Harus Transparan)

Shared via AddThis

Our health care system is in desperate need of reform. We spend 16% of GDP on health care – far more than any other country in the world – yet 46 million Americans remain uninsured.

Private insurers avoid the sickest and costliest patients by denying treatment of pre-existing medical conditions or setting premiums according to health status.

Doctors and hospitals drive up costs by charging according to a piecework system (fee-for-service) that rewards them for providing more – but not always medically necessary – care.

Providers try to recoup the cost of treating the uninsured by charging insured patients more, insurers pass on higher premiums to firms that provide insurance, prompting firms to curtail or drop coverage, and the cycle continues.

To halt this vicious circle, government must step in. Effective health care reform need not mean socialized medicine along the lines of Great Britain, where the government owns hospitals, employs doctors and rations non-emergency treatments.

Many countries with national health insurance provide universal coverage and control health care costs without destroying private insurers and providers. However, government plays a critical role in setting the rules of their behavior.

As an example, look at Germany … (more, click Look to Germany for reform model – JSOnline)

Shared via AddThis

What characterizes German public administration since the 18th century is its early modernization relative to the political regime. Germany is not a classic constitutional state. The identity as well as the stability of German statehood are based on administration and its organizing principle of public law. Even when the political regimes completely broke down, as was the case in 1918 and 1945, public administration never ceased to operate more or less regularly. Regardless of the criticism against bureaucracy, the reliability of public administration has its place in German collective memory. Inclination to change basic modes of administrative operation is, therefore, limited. German public administration has a remarkable history of self-reform. Examples are the integration of the nonruling bourgeoisie into the administrative elite stratum during the 18th century, the reorganization of state bureaucracy as well as the partial democratization of municipal administration after Prussia’s defeat by Napoleon Bonaparte in 1806, the several waves of readjustment of county and regional administration during the 19th century, the flexible adaptation to the new political regimes during the 20th century (a more than ambiguous flexibility during the Nazi regime, 1933-1945), and the territorial reform of county and regional administration in the 1970s. Those processes were mostly initiated by top-level bureaucrats (at least it was never enforced against them) and then smoothly organized by the rank-and-file professionals. The prerequisite of this pattern of administrative behavior was a combination of rigidity and flexibility that was provided by … (more, click Administrative Science as Reform: German Public Administration)

Shared via AddThis

Pemberantasan korupsi yang dilakukan saat ini sasarannya masih bersifat konvensional. Baru mengarah ke pejabat-pejabat daerah dan anggora DPR atau DPRD. Belum sampai ke kejahatan Transnasional yang kerugiannya bisa jauh lebih besar. Korupsi yang bukan bersifat konvensional itu antara lain penyalahgunaan wewenang kekuasaan saat membuat peraturan perundangan. Pembuatan peraturan itu diboncengi kepentingan tertentu untuk meraih keuntungan materi. Begitu pun di pasar modal. Wilayah ekonomi bisnis ini belum tentu tidak ada korupsi.

Republika Online – Perlu Reformasi Ditubuh KPK

Shared via AddThis

Acara ini akan diberi judul “Russia and the Islamic world: Partnership for the Sake of Stability “, dan diselenggarakan pada 24 – 26 September di Pillar Hall of Unions di ibukota Rusia. Acara ini juga disponsori oleh Dewan Mufties Rusia, Organisasi Konferensi Islam (OKI) dan Kementerian Luar Negeri Rusia. Pertemuan tersebut secara resmi akan dibuka dengan sambutan dari Presiden Rusia Dmitry Medvedev, dan diharapakan konferensi bergensi ini akan mewakili Rusia dan negara-negara Islam.

Konferensi ini akan membahas peningkatan kerjasama internasional antara Rusia dan negara-negara Muslim serta masyarakat Muslim di Eropa dan Amerika. Isu-isu kunci lain yang harus diatasi termasuk kemitraan Rusia dengan Muslim di bidang keuangan Islam, ilmu pengetahuan, kebudayaan dan pendidikan.

Konferensi ini akan menjadi acara terbesar yang diselenggarakan oleh masyarakat Muslim Rusia di milenium baru ini. Bagian lain dari konferensi akan berfokus pada peran kelompok Muslim Rusia dan organisasinya dalam mengembangkan dan memperkuat hubungan dengan rekan seiman dari negara lain. Selain Dewan Mufti, mitra resmi perkumpulan ini antara lain, Pusat Kebudayaan Islam Rusia, dan Yayasan Rusia untuk dukungan budaya Islam, ilmu pengetahuan, dan pendidikan. Federasi Rusia adalah rumah bagi sekitar 23 juta Muslim di utara dan selatan Republik Kaukasus Chechnya, Ingushetia dan Dagestan.

Islam adalah agama terbesar kedua di Rusia yang mewakili sekitar 15 persen dari 145 juta penduduk Rusia setelah dominasi Ortodoks. taq

Republika Online – Konferensi Muslim Pertama di Rusia

Shared via AddThis

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ

وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS Al-Hujurat ayat 1)

Sehingga kita jumpai dalam catatan sejarah bagaimana seorang Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu ’anhu di masa paceklik mengeluarkan sebuah kebijakan ijtihadi berupa larangan bagi kaum wanita beriman untuk meminta mahar yang memberatkan kaum pria beriman yang mau menikah. Tiba-tiba seorang wanita beriman mengangkat suaranya mengkritik kebijakan Khalifah seraya mengutip firman Allah yang mengizinkan kaum mu’minat untuk menentukan mahar sesuka hati mereka. Maka Amirul Mu’minin langsung ber-istighfar dan berkata: ”Wanita itu benar dan Umar salah. Maka dengan ini kebijakan tersebut saya cabut kembali…!” Subhanallah, demikianlah komitmen para pendahulu kita dalam hal mentaati Allah dan RasulNya dalam segenap perkara yang diperselisihkan.

Adapun dalam kehidupan kita dewasa ini segenap sistem hidup yang diberlakukan di berbagai negara –baik negara Muslim maupun Kafir- ialah mengembalikan segenap urusan yang diperselisihkan kepada selain Allah (Al Qur’an) dan Rasul (sunnahnya). Tidak kita jumpai satupun tatanan kehidupan modern yang jelas-jelas menyebutkan bahwa ideologi yang diberlakukan ialah ideologi Islam yang intinya ialah mendahulukan berbagai ketetapan Allah dan RasulNya sebelum yang lainnya. Malah sebaliknya, kita temukan semua negara modern yang eksis dewasa ini memiliki konstitusi buatan manusia, selain Al-Qur’an dan AsSunnah An-Nabawiyyah, yang menjadi rujukan utama kehidupan berbangsa dan bernegara. Seolah manusia mampu merumuskan konstitusi yang lebih baik dan lebih benar daripada sumber utama konstitusi yang datang dari Allah subhaanahu wa ta’aala.

Siapakah Ulil Amri Minkum Yang Sebenarnya? – Penetrasi Ideologi | Eramuslim

Shared via AddThis

LTSP merupakan sistem layanan terpadu pelayanan penempatan dan perlindungan untuk calon TKI yang diprakarsai BNP2TKI bekerja sama pemerintah daerah. LTSP mempertemukan semua unsur pelayanan untuk proses kelengkapan dokumen penempatan calon TKI sekaligus perlindungan TKI.

Mulai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), Dinas Kependudukan, Imigrasi, Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI), Kepolisian, Kesehatan, Asuransi, bahkan perusahaan maskapai penerbangan dalam satu gedung/kantor berkedudukan di daerah.

KOMPAS.Com – Pelayanan TKI Makin Mudah dan Cepat

Shared via AddThis

Dengan segala kemudahan pelayanan warga Jakarta akan lebih disiplin mematuhi peraturan. Tidak lagi memakai cara-cara yang tidak benar untuk membayar pajak atau menghindari pajak.

KOMPAS.com – Gubernur.dki.janjikan.sistem.ti.pada.semua.bentuk.layanan

Shared via AddThis

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan di Bandung, Jumat (25/9), mengatakan, penambahan anggaran itu berdasarkan masukan terkait dinamika pembangunan di tingkat masyarakat. Oleh karena itu, alokasi anggaran program pe mbangunan utama terus ditambah.

Tidak hanya dana infrastruktur tetapi juga pendidikan, kesehatan, dan lain-lain akan dinaikkan. Upaya itu diperlukan untuk meningkatkan indeks pembangunan masyarakat (IPM) Jabar. Heryawan juga menekanka n perlunya penguatan koordinasi dengan seluruh bupati dan wali kota di Jabar.

KOMPAS.com – Anggaran Infrastruktur Jabar Naik Dua Kali Lipat

Shared via AddThis

Pada Oktober mendatang juga, Disduk Capil Kota Bogor akan melakukan operasi penyisisiran kepemilikan KTP. Operasi tersebut untuk menyadarkan masyarakat pentingnya memiliki KTP dan tertib administrasi kependudukan. Kepala Disduk Capil Kota Bogor, Edgar Suratman, Kamis (24/9) di kantornya di Jalan Pajajaran, Bogor Selatan, menjelaskan, kantor dan aparat dinasnya sudah siap melaksankan perintah undang-undang dan peraturan kependudukan, yang antara lain penerbit, penanda tangan, dan pencapan KTP dan Kartu Keluarga (KK) warga harus oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan kepala kantor dinas tersebut.

KOMPAS.com – Pembuatan KTP Bogor Tidak Lagi di Kecamatan

Shared via AddThis

Sebagai contoh, terhitung selama tiga bulan ini, para GBDT tersisa di Jabar yang seluruhnya berjumlah 520 orang belum menerima honor. Sebagian dari mereka terpaksa harus pasrah merayakan Lebaran dengan kondisi serba kekurangan. Adapun honor para GBDT ini Rp 750.000 per bulan.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jabar Wahyudin Zarkasyi, keterlambatan pembayaran honor para GBDT terjadi akibat rigidnya proses birokrasi pencairan keuangan di daerah. Karena diperhitungkan sebagai pos unit bantuan, anggaran honor par a GBDT harus menunggu pengajuan dari daerah dan disahkan lewat peraturan gubernur. Kebetulan Peraturan Gubernur yang kita tunggu telah cair. Kami sudah bekerja, memanggil orang-orang di daerah untuk segera menyelesaikan pencairannya. Mudah-mudahan setelah Lebaran cair, tuturnya.

Disesalkan, sikap daerah yang tidak memasukkan mereka ke dalam database akibat kesalahan mempersepsikan Peraturan Pemerintah PP 48/2005 dan PP 43 /2006 tentang Pengangkatan Tenaga Honor sebagai CPNS. Oleh pemda masa kerja mereka hanya diakui tujuh bulan, sehingga terganjal aturan PP 48/2005 yang memberi syaratkan masa kerja minimal satu tahun.

KOMPAS.com – Guru Bantu Daerah Terpencil Tuntut Perhatian

Shared via AddThis

summary : Perbincangan mengenai diterbitkannya Perpu terkait dengan kekosongan Pimpinan KPK berlangsung sejak sebelum Idul Fitri. Ketika tulisan ini dibuat barangkali Perpu tersebut sudah di meja presiden atau bahkan sudah ditandatangani. Kabarnya, Perpu mengubah pasal mengenai kekosongan pimpinan KPK sehingga lebih jelas bahwa tiadanya tiga pimpinan KPK sudah bisa membuat presiden mengajukan nama-nama pengganti dan juga mengatur peluang bagi presiden untuk menunjuk langsung dalam kondisi tertentu. Selanjutnya, masalah nama diatur dalam Keputusan Presiden terpisah. Sebab materi muatan Perpu yang sama dengan undang-undang tidak dapat memuat nama-nama, yang secara teori hukum harus dimuat dalam penetapan karena bersifat konkrit, individual, dan final.

Yang menolak kehadiran Perpu mendasarkan pandangannya pada ketiadaan ‘hal ihwal kegentingan memaksa’ yang menjadi syarat dikeluarkannya Perpu menurut Penjelasan Pasal 22 UUD 1945. Alasan lainnya terkait dengan skenario besar intervensi presiden terhadap KPK yang memang terlihat dengan mata telanjang sedang betul-betul dilemahkan. Sedangkan para pejabat terkait dan pakar yang berposisi menyetujui penerbitan Perpu tersebut kebanyakan merujuk pada interpretasi Mahkamah Konstitusi putusan Nomor 003/PUU-III/2005 dalam Pengujian Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutananan menjadi Undang-Undang.

(read more)